artikel Dr.socratez Sofyan Yoman

Artikel Dr.Socratez Sofyan Yoman DUMA         Kisah Dalam Realitas Hidup BELAJAR PERBEDAAN UNTUK MEMBANGUN MASA DEPAN PAPUA YANG MANDIRI DAN KUAT "Kepolosan, kejujuran, keterbukaan dan keluguan serta ketulusan dalam menyampaikan pikiran dan isi hati adalah nilai-nilai luhur yang hidup dalam perabadan orang-orang asli Papua sejak turun-temurun dari waktu ke waktu sampai saat ini. Nilai-nilai luhur ini semakin terkikis dalam sistem bangsa kolonial modern Indonesia melalui Kebijakan Revolusi Budaya (Cultural Revolution Policy) di Tanah Papua telah berlangsung selama 61 tahun sejak 19 Desember 1961 hingga sekarang." Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA Semua orang di Papua dan terutama sebagian besar atau mayoritas orang asli Papua yang menolak kebijakan sepihak Negara, yaitu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua dikajutkan atau dikagetkan dengan pernyataan bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, MSi pada Kamis, 19 Mei 2022 di Wamena. Saya menyoroti beberapa hal secara kriti

Fakta Sejarah 1 DESEMBER 1961 HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA Rakyat dan bangsa Papua tidak berjuang untuk merdeka. Karena 1 Desember 1961 rakyat dan bangsa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan politik. Beberapa Negara merdeka, tidak salah 4 Negara pernah hadir dalam deklarasi kedaulatan itu.   Ada simbol-simbol atau lambang-lambang bangsa dan Negara Papua. Ada wilayah, ada rakyat, ada bendera Bintang Kejora, ada lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua;  ada mata uang Gulden; ada lambang Negara burung Mambruk, ada Parlemen.  Kemerdekaan ini dianekasi dengan agresi dan invansi militer melalui Maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), dan salah satu butir penting yang diakui oleh Ir. Sukarno di alun-alun Yogjakata pada 19 Desember 1961 sebagai berikut:  "Bubarkan Negara Papua Buatan Belanda Itu."  Dalam maklumat Trikora itu, Ir. Sukarno tidak pernah sebut kata: "Boneka".  Sejarah mencatat bahwa 1 Desember 1961 benar-benar ada, karena

Realitas/Fakta Politik ROBERT ROUW BANUA ANGGOTA DPRRI, JOHN ROUW BANUA KETUA DPRP DAN JOHN RICHARD ROUW BANUA BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA, TONY TESAR PERNAH MENJADI ANGGOTA DPDRI 2004-209, YORRYS RAWEYAI ANGGOTA DPR RI SUARA NOKEN DARI PAPUA-PEGUNUNGAN https://posberitamahasiswapapua.blogspot.com/2022/04/1-desember-1961-hari-kemerdekaan-bangsa.html?spref=fb&m=1

http://posberitamahasiswapapua.blogspot.com Fakta/Realitas KAMI LEBIH BERHAK UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH LELUHUR KAMI DAN MEMBELA KEHORMATAN MARTABAT KEMANUSIAAN KAMI DENGAN CARA-CARA TERHORMAT, BERADAB DAN MANUSIAWI 

http://posberitamahasiswapapua.blogspot.com Fakta Sejarah 1 DESEMBER 1961 HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA Rakyat dan bangsa Papua tidak berjuang untuk merdeka. Karena 1 Desember 1961 rakyat dan bangsa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan politik. Beberapa Negara merdeka, tidak salah 4 Negara pernah hadir dalam deklarasi kedaulatan itu.   Ada simbol-simbol atau lambang-lambang bangsa dan Negara Papua. Ada wilayah, ada rakyat, ada bendera Bintang Kejora, ada lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua;  ada mata uang Gulden; ada lambang Negara burung Mambruk, ada Parlemen.  Kemerdekaan ini dianekasi dengan agresi dan invansi militer melalui Maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), dan salah satu butir penting yang diakui oleh Ir. Sukarno di alun-alun Yogjakata pada 19 Desember 1961 sebagai berikut:  "Bubarkan Negara Papua Buatan Belanda Itu."  Dalam maklumat Trikora itu, Ir. Sukarno tidak pernah sebut kata: "Boneka".  Sejarah mencatat b

https://posberitamahasiswapapua.blogspot.com/?m=1 POSISI DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK VERTIKAL INDONESIA-PAPUA SEBAGAI BERIKUT:  1. KOMNAS HAM RI harus Mendukung penyelesaian 4 akar persoalan Papua yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).  2. KOMNAS HAM RI harus mendukung pernyataan Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019 untuk bertemu dengan kelompok pro-Referendum.  3. KOMNAS HAM RI harus mendukung kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua sesuai dengan desakan 84 Negara, Uni Eropa dan Pakar HAM PBB.  4. Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Seruan Moral, 20 Maret 2022 dapat menilai langkah-langkah KOMNAS HAM imi ditempuh dalam rangka politik PENCITRAAN Negara Indonesia." Maka Dewan Gereja Papua mendesak KOMNAS HAM RI harus mendukung sikap resmi Dewan Gereja Papua (WPCC), dalam Seruan Moral 20 Maret 2022, sebagai berikut:  "Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua, kami tetap KONSISTEN mendesak dilakuk

Fakta Sejarah 1 DESEMBER 1961 HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA Rakyat dan bangsa Papua tidak berjuang untuk merdeka. Karena 1 Desember 1961 rakyat dan bangsa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan politik. Beberapa Negara merdeka, tidak salah 4 Negara pernah hadir dalam deklarasi kedaulatan itu.   Ada simbol-simbol atau lambang-lambang bangsa dan Negara Papua. Ada wilayah, ada rakyat, ada bendera Bintang Kejora, ada lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua;  ada mata uang Gulden; ada lambang Negara burung Mambruk, ada Parlemen.  Kemerdekaan ini dianekasi dengan agresi dan invansi militer melalui Maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), dan salah satu butir penting yang diakui oleh Ir. Sukarno di alun-alun Yogjakata pada 19 Desember 1961 sebagai berikut:  "Bubarkan Negara Papua Buatan Belanda Itu."  Dalam maklumat Trikora itu, Ir. Sukarno tidak pernah sebut kata: "Boneka".  Sejarah mencatat bahwa 1 Desember 1961 benar-benar ada, karena

Refleksi Minggu, 27 Maret 2022 PERBUDAKAN PEREMPUAN SEPANJANG SEJARAH DALAM GEREJA YANG BELUM ADA SOLUSI DARI PARA TEOLOG, PENDETA, GEMBALA  DAN PASTOR  Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA   Ayat Firman Tuhan selama berabad-abad dan dari waktu ke waktu yang menghukum, menindas,  membungkam dan membelenggu hak kemerdekaan, kebebasan dan kedaulatan perempuan atau yang merendahkan dan menghina serta melecehkan martabat kemanusiaan perempuan ialah "...APA YANG TELAH DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA" (Matius 19:6).  Ayat Firman Tuhan ini menjadi pegangan atau kekuatan bagi para pendeta, gembala dan para suami atau para laki-laki untuk membatasi kemerdekaan dan menghukum serta menekan perempuan. Ayat Firman Allah ini tidak pernah dijelaskan atau ditafsirkan dengan benar, proporsional dan tempatkan dalam konteks realitas hidup manusia. Karena Firman Tuhan ini tidak dimengerti secara utuh, maka dalam sejarah dari abad ke abad, akibatnya ayat ini menjadi alat per

https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2022/03/cover-blog-ooh.jpg Fakta/Realitas  DOSA-DOSA DAN KEBOHONGAN PARA PENGUASA INDONESIA  TERHADAP BANGSA PAPUA   DOSA-DOSA DAN KEBOHONGAN PARA PENGUASA INDONESIA TERHADAP BANGSA PAPUA (Sampai kapan penguasa Indonesia berhenti berbohong kepada bangsa Papua, masyarakat Indonesia dan Internasional?) Oleh Gembala  Dr. A.G. Socratez Yoman, MA Ada beberapa dosa dan kebohongan  para penguasa kolonial modern Indonesia yang berwatak rasis, fasis, kriminal, barbar, dan kejam yang berbudaya militeristik dari waktu ke waktu dalam menghadapi rakyat dan bangsa Papua.  1. DOSA DAN  KEBOHONGAN MELALUI OTSUS NO 21 TAHUN 2001  OTSUS itu solusi politik bukan solusi kesejahteraan, karena ketika rakyat dan bangsa Papua menyatakan keluar dari Indonesia untuk berdiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, maka Otsus Nomor 21 Tahun 2001 lahir sebagai Win Win Solution antar Papua-Indonesia. Tapi, semua pasal-pasal krusial Otsus dihilangkan  oleh penguasa Indonesi

pos berita mahasiswa Papua ( Purn.Pol) Haji Dr. Muhammad Karnavian Tito, jangan menerapkan pemerintahan premanisme, rasisme, fasisme dan pemaksaan di Papua. Tito, jangan menerapkan pemerintahan premanisme, rasisme, fasisme dan pemaksaan di Papua. artikel oleh:Dr Socratez Sofyan Yoman Pemaksaan pemerintah di tana Papua oleh (Purn.Pol) Haji Dr. Muhammad Karnavian Tito,  premanisme, rasisme, fasisme dan pemaksaan di Papua. diungkapkan oleh socratez Sofyan Yoman Melalui penulis artikel Publik online dan  mendia cetak juga media Facebook Instagram message juga WhatsApp google  yang lain nya" "Menteri Dalam Negeri Indonesia, pak Jend (Purn.Pol) Haji Dr. Muhammad Karnavian Tito, jangan menerapkan pemerintahan premanisme, rasisme, fasisme dan pemaksaan di Papua. Belajar banyak proses mengurus, merawat dan membangun pemerintahan dan bangsa dengan prosedur pemerintahan yang benar, sehat dan kuat. Cara-cara premanisme, rasis, fasis dan pemaksaan kehendak ini sedang merusak sendi-sendi k