Fakta Sejarah 1 DESEMBER 1961 HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA

Fakta Sejarah

1 DESEMBER 1961 HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA

Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA

Rakyat dan bangsa Papua tidak berjuang untuk merdeka. Karena 1 Desember 1961 rakyat dan bangsa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan politik. Beberapa Negara merdeka, tidak salah 4 Negara pernah hadir dalam deklarasi kedaulatan itu.  

Ada simbol-simbol atau lambang-lambang bangsa dan Negara Papua. Ada wilayah, ada rakyat, ada bendera Bintang Kejora, ada lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua;  ada mata uang Gulden; ada lambang Negara burung Mambruk, ada Parlemen. 

Kemerdekaan ini dianekasi dengan agresi dan invansi militer melalui Maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), dan salah satu butir penting yang diakui oleh Ir. Sukarno di alun-alun Yogjakata pada 19 Desember 1961 sebagai berikut: 

"Bubarkan Negara Papua Buatan Belanda Itu." 

Dalam maklumat Trikora itu, Ir. Sukarno tidak pernah sebut kata: "Boneka". 

Sejarah mencatat bahwa 1 Desember 1961 benar-benar ada, karena ada para pelaku sejarah pendirian Negara Papua, seperti Ir. Sukarno dan kawan-kawan juga pendiri Negara Indonesia. 

Nama-nama yang tertulis abadi dalam sejarah rakyat dan bangsa Papua, sebagai berikut: 

W.Inury, D. Sarwom, F. Poana, A.Onim, F.J.S. Rumainum, E. Etaar, M. Suwae, J.S. Dekeniap, S.L. Rumadas, T.S. Akwan, H. Jomungga, M. Buotabui, F.Torey, M.W. Kaisepo, J.J. Roembiak, J.Jaap, M.Ongge, P.H. Jochu, Iz. Menufandu, M.Wai, N. Jouwe, H.Mori Mezendi, P.Koejab, W. Zonggonao, F.Jufuway, A.J.A Rumtoboy, E.Noembery, B. Hebse, Th. Meset, J.E. Bonay, N.Tanggahma, H.I.Bauw, Sp. Malibela, T. Dansidan, W.Giay, Nemnay, A.Sefa, J. Manory, L. Ajamiseba, M.Rumainum, dan 12 nama lainnya tidak terbaca karena dikumennya agak rusak....(Sumber: Alexander L. Griapon, 2007:83-84). 

Ada keterwakilan daerah masing-masing: Markus Kaisiepo mewakili Biak; Mohammad Avhmat perwakilan rakyat Radja Ampat; A. Gebze mewakili rakyat Merauke; Tontje Messeth perwakilan rakyat Jayapura, Abdullah Arfan perwakilan rakyat Fak-Fak/Radja Ampat; Baldus Mifu perwakilan rakyat Biak Noemfoor; Penehas memawkili rakyat Teluk Wondama; Bertus Burwos perwakilan rakyat Manokwari,.... 

Fakta-fakta ini dihilangkan oleh bangsa kolonial modern Indonesia yang menganeksi dengan agresi dan invansi militer di Tanah Papua. 

Dalam Buletin TAPOL  No.53, September 1982 mengungkapkan 

Aksi militer Indonesia sebagai berikut: 

"Pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dubawa ke asrama tentara Indonesia dan dia diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menyimpan lambang-lambang Papua." 

Acub Zainal, waktu Panglima TNI dan kemudian menjadi Gubernur Irian Jaya (kini: Papua)  dalam buku hariannya yang berjudul I Love the Army, ia mencatat: 

"Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963, para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan semua tulisan tentang sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman kantor DPRP sekarang di Jayapura." 

Pastor Franz Lieshout, OFM menyaksikan dan menulisnya sebabai berikut: 

"Saat itu saya melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun:buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda dibakar." (Guru dan Gembala Papua: 2020:593). 

Belakangan ini tanggal 1 Desember diperingati di beberapa Negara yang bersimpati dengan perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Contohnya:  Pada saat pak Luhut Binsar Pandjaitan Menkopolhukam mengundang Lukas Enembe Gubernur Papua, Yunus Wonda Ketua DPRP, dan Timotius Murip Ketua MRP untuk pertemuan dengan pak Luhut para jenderal dari TNI di kantor Menkopolhukam. 

Tujuan undangan dan pertemuan ini untuk membantu Diplomasi Internasional Indonesia. 

Pada saat Lukas  Enembe, Yunus Wonda dan Timotius masuk ke ruang pertemuan, mereka bertiga dipisahkan dan duduk terpisah diantara para jenderal TNI dalam pertemuan itu. 

Pak Luhut langsung panggil nama-nama  pak Lukas Enembe, Yunus Wonda dan Timotius Morip bukan panggil jabatan. 

Pertemuan dimulai dengan memutar vidio tentang perkembangan diplomasi internasional tentang perjuangan Papua Barat Merdeka. Ada beberapa negara sudah dikibarkan bendera bangsa Papua Barat, Bintang Kejora. Perkembangan dan kemajuan dipomasi ULMWP yang dipimpin Tuan Benny Wenda dan kawan-kawan pejuang yang cukup signifikan dan membuat panik dan pusing penguasa Indonesia. 

Setelah vidio diputar, pak Luhut langsung sebut nama Lukas Enembe Gubernur Papua, sebagai berikut: 

"Pak Lukas, sekarang harus berangkat ke Oxford, Inggris untuk menjemput Benny Wenda dan membawa pulang ke Indonesia. Kami sudah siapkan pesawat dan semua akomodasi perjalanan ini." 

Permintaan yang sama disampaikan kepada Yunus Wonda dan Timotius Morip. 

Jawaban yang datang dari bapak Lukas Enembe Gubernur Papua kepada pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu: 

"Pak Luhut, Undang-Undang Otonomi Khusus membatasi saya. Karena ada lima hal pokok yang diatur oleh pemerintah pusat, dan saya tidak punya kewenangan itu. Salah satu ini masalah Luar Negeri adalah urusan atau kewenangan Pemerintah Pusat. Jadi, saya tidak bisa jemput pak Benny Wenda......" 

Sementara pak Dr. Yunus Wonda Ketua DPRP menyampaikan hal yang sama dan beberapa bahaya untuk ke depan, sebagai berikut: 

"Pak Luhut, ini perjuangan nasib bangsa, dan saya dan keluarga akan dikutuk tujuh keturunan. Lagi pula, pak Benny Wenda dan saya marga Wonda/Wenda, maka ini tercipta permusuhan abadi keluarga saya dengan keluarga Tuan Benny Wenda. Karena itu, saya juga berdiri pada amanat undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang memerintahkan bahwa Urusan Luar Negeri adalah domainnya Pemerintah Pusat bukan kami di Provinsi Papua......" 

Tentu saja pak Timotius Morip, Ketua MRP juga menyampaikan jawaban dan pesan yang sama. 

Dengan fakta-fakta historis ini, 1 Desember 1961 tidak bisa dihilangkan dengan moncong senjata dan juga dengan kebohongan-kebohongan. 

Tuan Benny Wenda, Ketua ULMWP mengakui dan mendukung 1 Desember  1961 pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris dan sekarang diundang dimana-mana  untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. 

Tanggal 1 Desember 1961 tidak akan pernah dilupakan dari generasi ke generasi. Tidak ada manusia siapapun menghilangkan dan menghapus sejarah 1 Desember 1961 karena para pemimpin rakyat dan bangsa Papua Barat sudah mendoakan nama nama Allah, Tuhan dan Roh Kudus di atas Tanah leluhur rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Doa dan harapan penulis, supaya tulisan ini berguna dan ada pencerahan. 

Waa....Waa....Kinaonak! 

Ita Wakhu Purom, 23 Maret 2022 

========= 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).